Kepala OIKN Bakal Bagi-Bagi Lahan IKN Gratis, Menteri ATR/BPN Buka Suara
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, memberikan tanggapan berkaitan agenda Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang berencana membagikan lahan IKN kepada negara lain.
Nusron menegaskan bahwa OIKN memiliki kewenangan untuk memberikan lahan IKN kepada pihak manapun.
“IKN itu kan sudah ada HPL, Gunakan Pengelolaan Lahan yang dilimpahkan dari Menteri ATR mewakili pemerintah Indonesia kepada Otoritas namanya OIKN sehingga penggunaan wilayah IKN ini ingin dibagikan kepada siapa itu segala murni kewenangan daripada Otoritas,” kata Nusron ketika dijumpai di kantornya, ditulis Minggu (23/2/2025).
Berdasarkan Nusron Wahid, pihaknya sudah menyerahkan Gunakan Pengelolaan Lahan (HPL) kepada OIKN, sehingga OIKN sekarang memiliki hak mengelola hak pakai atas lahan di IKN.
Lebih lanjut, Nusron https://www.braxtonatlakenorman.com/ menjelaskan bahwa pihak yang mendapatkan lahan hal yang demikian bisa mengajukan permohonan ke kantor BPN Penajam untuk memperoleh akta Gunakan Minta atau akta Gunakan Guna Bangunan.
“Nah nanti sesudah dilimpahkan, dia datang kepada BPN Penajam sana Berdasarkan pengesahan dalam wujud SHGB di atas HPL, atau Gunakan Minta di atas Pengelolaan HPL,” terang Nusron.
Penjelasan Kepala OIKN
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, buka bunyi soal kabar mengenai pemberian lahan cuma-cuma bagi negara negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum 2028.
Basuki menegaskan, kebijakan hal yang demikian ialah usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan dia, usulan pengajuan fasilitas lahan cuma-cuma kedutaan kepada Prabowo ini dilaksanakan untuk mempercepat ketidakhadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN. Cuma-cuma dengan agenda pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.
“Kecuali tegaskan bahwa bukan aku yang memutuskan. Kecuali sampaikan bahwa aku akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).
Basuki menambahkan, dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028, maka mesti kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN.
“Untuk mendorong hal hal yang demikian, Otorita IKN sudah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound,” terang dia.
Kalau Sewa Tenant
Dia lahan cuma-cuma, Basuki mengutarakan, pajak pelaku usaha juga akan digratiskan selama dua tahun sebagai penyewa (tenant) properti di IKN.
“Telah ada yang berjiwa entrepreneur akan kami betul-betul bersuka cita kalau ada yang ingin masuk di sini (IKN). Telah yang di tenant ini, sementara ini satu dua tahun kami cuma-cuma-kan (pajaknya),” kata Basuki dikutip dari Antara, sebagian waktu lalu.
Baca Juga : Berita Nasional Indonesia: Fokus pada Perekonomian dan Kebijakan Pemerintah
menyampaikan, ketika ini sebanyak 42 tenant sudah beroperasi di IKN, bagus di lantai dasar rusun atau apartemen ataupun di lantai dasar gedung Kementerian Koordinator, menawarkan beraneka layanan bagi pengunjung.
“Beroperasi 42 tenant bagus di lantai dasar Rusun atau apartemen ataupun di lantai dasar Kemenko,” ujar Basuki.
Berita Nasional Indonesia: Fokus pada Perekonomian dan Kebijakan Pemerintah
Indonesia saat ini menghadapi berbagai dinamika yang memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik negara. Di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi, pemerintah terus berupaya untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan serta isu-isu yang berkembang menjadi sorotan utama dalam berita nasional hari ini, Kamis 30 Januari 2025.
1. Pemulihan Ekonomi Indonesia dan Kebijakan Fiskal Tahun 2025
Salah satu topik utama yang mengemuka dalam berita nasional adalah pemulihan ekonomi Indonesia setelah dampak pandemi. Pemerintah Indonesia berencana untuk meluncurkan berbagai kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali, pemerintah berharap dapat terus memperkuat sektor-sektor utama seperti industri manufaktur, pariwisata, dan pertanian. Selain itu, investasi asing yang masuk ke Indonesia juga menjadi perhatian besar dalam mendukung ekonomi negara. Beberapa kebijakan terbaru yang difokuskan pada sektor digital dan energi hijau diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru.
2. Perkembangan Proyek Infrastruktur Nasional
Proyek-proyek infrastruktur besar yang digalakkan pemerintah terus berjalan, dengan beberapa proyek strategis seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan yang sudah memasuki tahap lanjutan. Salah satu proyek yang mendapatkan perhatian besar adalah pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang diharapkan dapat mempercepat konektivitas antar daerah.
Pemerintah juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan dalam setiap proyek infrastruktur, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Proyek-proyek ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan, meningkatkan efisiensi logistik, dan membuka peluang ekonomi baru di berbagai wilayah.
3. Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Isu Lingkungan
Isu lingkungan dan perubahan iklim tetap menjadi perhatian serius di Indonesia. Pemerintah terus berupaya mendorong kebijakan yang lebih ramah lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon, penghijauan lahan kritis, serta investasi dalam energi terbarukan.
Beberapa kebijakan seperti pengenaan cukai untuk barang-barang yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan mulai diberlakukan, dan pemerintah juga mendukung penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
4. Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pendidikan masih menjadi sektor yang memerlukan perhatian utama dalam kebijakan pemerintah. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, baik dari sisi infrastruktur sekolah hingga pelatihan keterampilan untuk generasi muda.
Pemerintah terus mendorong program-program vokasi yang akan membantu mempersiapkan tenaga kerja terampil yang dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja di berbagai sektor industri. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran juga semakin digalakkan guna memudahkan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil.
Berita nasional Indonesia pada Kamis, 30 Januari 2025, menyoroti sejumlah isu strategis yang sangat penting untuk kemajuan bangsa, termasuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi, kebijakan infrastruktur, dan perlindungan lingkungan. Seiring dengan itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia juga menjadi prioritas agar Indonesia bisa bersaing di tingkat global.
Mengingat berbagai tantangan dan peluang menang yang besar bermain di rajazeus sangat menguntungkan yang ada, harapan besar tertuju pada keberhasilan implementasi kebijakan yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat dan menciptakan Indonesia yang lebih maju.