Keberatan disampaikan oleh pelapor kasus ijazah Jokowi, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), terkait hasil forensik Puslabfor Mabes Polri yang menyatakan ijazah Jokowi identik dengan dokumen pembanding.
TPUA meminta Polri menggelar perkara khusus. Menanggapi hal itu, Jokowi menilai Bareskrim joker123 sudah sangat detail dalam memeriksa keaslian ijazahnya. Jokowi juga berjanji akan menunjukkan ijazah tersebut di pengadilan.
Pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Hibnu Nugroho, menilai bahwa jika kasus ijazah Jokowi kini dipersoalkan dalam dugaan pencemaran nama baik atau penghinaan, hal tersebut tergantung pada pembuktian terkait dengan ujaran.
Meski demikian, polemik ini tak hanya berkutat pada perkara pidana. Masih ada gugatan perdata atas dugaan ijazah palsu Jokowi yang bergulir di Pengadilan Negeri Solo dan Sleman.
Pro Kontra Jokowi Pamer Data Intelijen
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya memiliki data lengkap mengenai arah partai politik Indonesia menjelang kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Data ini disebut berasal dari intelijen kepolisian, TNI, dan BIN. Hal ini diungkap Jokowi karena
“Informasi yang saya terima komplet dari intelijen, informasi-informasi angka, data, survei semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya presiden karena langsung ke saya,” kata Jokowi saat menghadiri Rapat Kerja Nasional relawan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 16 September 2023.
Laporan Rutin Pagi Hari
Terbaru, Jokowi mengklarifikasi laporan mengenai para koalisi termasuk laporan rutin berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, hingga keamanan. Jokowi mengaku disediakan berbagai macam laporan tersebut setiap pagi. Jokowi pun hanya tertawa kecil saat disinggung soal tuduhan cawe-cawe dan tidak memberikan keterangan lebih lanjut.
“Makanan sehari-hari saya, hasil survei mereka, data-data, angka-angka, semuanya,” kata Jokowi saat ditemui usai memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Beli Mester, Jatinegara, Jakarta Timur pada Selasa, 19 September 2023.
Kritik Koalisi Masyarakat Sipil
Ungkapan Jokowi ini menuai kritik dari koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan. Koalisi tersebut terdiri dari Imparsial, PBHI, Amnesty International, YLBHI, Kontras, Centra Initiative, Elsam, Walhi, ICW, HRWG, LBH Masyarakat dan Setara Institute. Mereka mengecam tindakan intelijen negara yang menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantauan.
Menurut Ketua PBHI Julius Ibrani, informasi intelijen yang diberikan oleh aktor keamanan seharusnya hanya terkait dengan musuh negara untuk masalah keamanan nasional, bukan berkaitan dengan masyarakat politik serta juga masyarakat sipil.
Baca Juga : Hubungan RI-China Sangat Erat: Membangun Kerja Sama Strategis untuk Masa Depan