Bkdtrenggalek – Berita Terkini Hari Ini, Kabar Akurat Terpercaya

Mudik merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan oleh masyarakat Indonesia terutama menjelang Hari Raya Idulfitri. Ribuan hingga jutaan orang berbondong-bondong kembali ke kampung halaman untuk berkumpul dengan keluarga.

Selain itu, tradisinya menjadi bagian dari budaya masyarakat yang menunjukkan betapa slot77 pentingnya kebersamaan keluarga dalam perayaan hari besar. Namun, di balik antusiasme mudik terdapat berbagai tantangan.

Mulai dari tantangan seperti kemacetan, risiko kecelakaan, hingga kondisi cuaca yang tak menentu selama perjalanan. Agar mudik berjalan lancar dan aman pemerintah sendiri selalu melakukan berbagai persiapan menjelang masa mudik.

Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pengaturan arus lalu lintas di jalur-jalur utama mudik seperti jalan tol, jalur arteri, hingga jalan alternatif. Pemerintah juga menerapkan sistem rekayasa lalu lintas.

Kemudian pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para pemudik. Kepolisian, Dinas Perhubungan, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut serta dalam mengawasi arus mudik.

Adapun tidak jarang pemerintah juga menyediakan layanan mudik gratis menggunakan bus, kereta api, dan kapal laut untuk membantu masyarakat yang ingin pulang kampung namun memiliki keterbatasan biaya.

Program ini menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan di jalur-jalur utama serta meningkatkan keselamatan pemudik. Selain moda transportasi darat, pengamanan di jalur udara dan laut juga menjadi prioritas selama musim mudik.

Pentingnya Arus Lalu Lintas dan Dampaknya

Pengaturan arus lalu lintas selama musim mudik Lebaran di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan jutaan pemudik yang kembali ke kampung halaman.

Tanpa pengaturan yang efektif lonjakan volume kendaraan dapat menyebabkan kemacetan parah, meningkatkan risiko kecelakaan, dan menghambat distribusi logistik yang tidak kalah penting.

Oleh karena itu, pemerintah dan instansi terkait biasanya menerapkan berbagai strategi untuk mengelola arus lalu lintas selama periode ini.​ Salah satu strategi utama adalah penerapan rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah (one way) dan contra flow.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalur-jalur utama dan mempercepat pergerakan arus mudik. Selain itu, pembatasan operasional kendaraan berat selama periode mudik juga diterapkan untuk mengurangi kemacetan.

Pengaturan arus lalu lintas juga penting dalam memastikan perjalanan mudik aman dan mencegah tantangan-tantangan mudik seperti kemacetan, risiko kecelakaan, dan lain-lain.

Apa Dampaknya Jika Arus Mudik Tidak Diatur?

1. Kemacetan Parah

Tanpa pengaturan yang tepat peningkatan volume kendaraan dapat menyebabkan kemacetan panjang di jalur-jalur utama seperti yang sering terjadi di jalan tol Trans-Jawa dan Jalur Pantura.

Kemacetannya tidak hanya memperlambat perjalanan tetapi juga meningkatkan stres dan kelelahan bagi para pemudik. ​

2. Peningkatan Risiko Kecelakaan

Kepadatan lalu lintas yang tidak terkelola dengan baik dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Kondisi jalan yang macet sering kali memicu perilaku berkendara yang tidak sabar dan berbahaya seperti menyalip sembarangan atau kelelahan akibat perjalanan yang terlalu lama. ​

3. Gangguan Distribusi Logistik

Kemacetan yang terjadi selama arus mudik dapat menghambat distribusi barang dan jasa. Sistem pembatasan operasional kendaraan berat sering diterapkan untuk kelancaran arus mudik dan balik jika tidak diatur dengan baik dapat mengganggu pasokan barang penting ke berbagai daerah.

Baca Juga : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, memberikan tanggapan berkaitan agenda Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang berencana membagikan lahan IKN kepada negara lain.

Nusron menegaskan bahwa OIKN memiliki kewenangan untuk memberikan lahan IKN kepada pihak manapun.

“IKN itu kan sudah ada HPL, Gunakan Pengelolaan Lahan yang dilimpahkan dari Menteri ATR mewakili pemerintah Indonesia kepada Otoritas namanya OIKN sehingga penggunaan wilayah IKN ini ingin dibagikan kepada siapa itu segala murni kewenangan daripada Otoritas,” kata Nusron ketika dijumpai di kantornya, ditulis Minggu (23/2/2025).

Berdasarkan Nusron Wahid, pihaknya sudah menyerahkan Gunakan Pengelolaan Lahan (HPL) kepada OIKN, sehingga OIKN sekarang memiliki hak mengelola hak pakai atas lahan di IKN.

Lebih lanjut, Nusron https://www.braxtonatlakenorman.com/ menjelaskan bahwa pihak yang mendapatkan lahan hal yang demikian bisa mengajukan permohonan ke kantor BPN Penajam untuk memperoleh akta Gunakan Minta atau akta Gunakan Guna Bangunan.

“Nah nanti sesudah dilimpahkan, dia datang kepada BPN Penajam sana Berdasarkan pengesahan dalam wujud SHGB di atas HPL, atau Gunakan Minta di atas Pengelolaan HPL,” terang Nusron.

Penjelasan Kepala OIKN

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, buka bunyi soal kabar mengenai pemberian lahan cuma-cuma bagi negara negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum 2028.

Basuki menegaskan, kebijakan hal yang demikian ialah usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan dia, usulan pengajuan fasilitas lahan cuma-cuma kedutaan kepada Prabowo ini dilaksanakan untuk mempercepat ketidakhadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN. Cuma-cuma dengan agenda pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.

“Kecuali tegaskan bahwa bukan aku yang memutuskan. Kecuali sampaikan bahwa aku akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

Basuki menambahkan, dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028, maka mesti kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN.

“Untuk mendorong hal hal yang demikian, Otorita IKN sudah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound,” terang dia.

Kalau Sewa Tenant

Dia lahan cuma-cuma, Basuki mengutarakan, pajak pelaku usaha juga akan digratiskan selama dua tahun sebagai penyewa (tenant) properti di IKN.

“Telah ada yang berjiwa entrepreneur akan kami betul-betul bersuka cita kalau ada yang ingin masuk di sini (IKN). Telah yang di tenant ini, sementara ini satu dua tahun kami cuma-cuma-kan (pajaknya),” kata Basuki dikutip dari Antara, sebagian waktu lalu.

Baca Juga : Berita Nasional Indonesia: Fokus pada Perekonomian dan Kebijakan Pemerintah

menyampaikan, ketika ini sebanyak 42 tenant sudah beroperasi di IKN, bagus di lantai dasar rusun atau apartemen ataupun di lantai dasar gedung Kementerian Koordinator, menawarkan beraneka layanan bagi pengunjung.

“Beroperasi 42 tenant bagus di lantai dasar Rusun atau apartemen ataupun di lantai dasar Kemenko,” ujar Basuki.