Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, memberikan tanggapan berkaitan agenda Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang berencana membagikan lahan IKN kepada negara lain.
Nusron menegaskan bahwa OIKN memiliki kewenangan untuk memberikan lahan IKN kepada pihak manapun.
“IKN itu kan sudah ada HPL, Gunakan Pengelolaan Lahan yang dilimpahkan dari Menteri ATR mewakili pemerintah Indonesia kepada Otoritas namanya OIKN sehingga penggunaan wilayah IKN ini ingin dibagikan kepada siapa itu segala murni kewenangan daripada Otoritas,” kata Nusron ketika dijumpai di kantornya, ditulis Minggu (23/2/2025).
Berdasarkan Nusron Wahid, pihaknya sudah menyerahkan Gunakan Pengelolaan Lahan (HPL) kepada OIKN, sehingga OIKN sekarang memiliki hak mengelola hak pakai atas lahan di IKN.
Lebih lanjut, Nusron https://www.braxtonatlakenorman.com/ menjelaskan bahwa pihak yang mendapatkan lahan hal yang demikian bisa mengajukan permohonan ke kantor BPN Penajam untuk memperoleh akta Gunakan Minta atau akta Gunakan Guna Bangunan.
“Nah nanti sesudah dilimpahkan, dia datang kepada BPN Penajam sana Berdasarkan pengesahan dalam wujud SHGB di atas HPL, atau Gunakan Minta di atas Pengelolaan HPL,” terang Nusron.
Penjelasan Kepala OIKN
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, buka bunyi soal kabar mengenai pemberian lahan cuma-cuma bagi negara negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum 2028.
Basuki menegaskan, kebijakan hal yang demikian ialah usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan dia, usulan pengajuan fasilitas lahan cuma-cuma kedutaan kepada Prabowo ini dilaksanakan untuk mempercepat ketidakhadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN. Cuma-cuma dengan agenda pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.
“Kecuali tegaskan bahwa bukan aku yang memutuskan. Kecuali sampaikan bahwa aku akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).
Basuki menambahkan, dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028, maka mesti kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN.
“Untuk mendorong hal hal yang demikian, Otorita IKN sudah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound,” terang dia.
Kalau Sewa Tenant
Dia lahan cuma-cuma, Basuki mengutarakan, pajak pelaku usaha juga akan digratiskan selama dua tahun sebagai penyewa (tenant) properti di IKN.
“Telah ada yang berjiwa entrepreneur akan kami betul-betul bersuka cita kalau ada yang ingin masuk di sini (IKN). Telah yang di tenant ini, sementara ini satu dua tahun kami cuma-cuma-kan (pajaknya),” kata Basuki dikutip dari Antara, sebagian waktu lalu.
Baca Juga : Berita Nasional Indonesia: Fokus pada Perekonomian dan Kebijakan Pemerintah
menyampaikan, ketika ini sebanyak 42 tenant sudah beroperasi di IKN, bagus di lantai dasar rusun atau apartemen ataupun di lantai dasar gedung Kementerian Koordinator, menawarkan beraneka layanan bagi pengunjung.
“Beroperasi 42 tenant bagus di lantai dasar Rusun atau apartemen ataupun di lantai dasar Kemenko,” ujar Basuki.