Bkdtrenggalek – Berita Terkini Hari Ini, Kabar Akurat Terpercaya

Mudik merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan oleh masyarakat Indonesia terutama menjelang Hari Raya Idulfitri. Ribuan hingga jutaan orang berbondong-bondong kembali ke kampung halaman untuk berkumpul dengan keluarga.

Selain itu, tradisinya menjadi bagian dari budaya masyarakat yang menunjukkan betapa slot77 pentingnya kebersamaan keluarga dalam perayaan hari besar. Namun, di balik antusiasme mudik terdapat berbagai tantangan.

Mulai dari tantangan seperti kemacetan, risiko kecelakaan, hingga kondisi cuaca yang tak menentu selama perjalanan. Agar mudik berjalan lancar dan aman pemerintah sendiri selalu melakukan berbagai persiapan menjelang masa mudik.

Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pengaturan arus lalu lintas di jalur-jalur utama mudik seperti jalan tol, jalur arteri, hingga jalan alternatif. Pemerintah juga menerapkan sistem rekayasa lalu lintas.

Kemudian pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para pemudik. Kepolisian, Dinas Perhubungan, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut serta dalam mengawasi arus mudik.

Adapun tidak jarang pemerintah juga menyediakan layanan mudik gratis menggunakan bus, kereta api, dan kapal laut untuk membantu masyarakat yang ingin pulang kampung namun memiliki keterbatasan biaya.

Program ini menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan di jalur-jalur utama serta meningkatkan keselamatan pemudik. Selain moda transportasi darat, pengamanan di jalur udara dan laut juga menjadi prioritas selama musim mudik.

Pentingnya Arus Lalu Lintas dan Dampaknya

Pengaturan arus lalu lintas selama musim mudik Lebaran di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan jutaan pemudik yang kembali ke kampung halaman.

Tanpa pengaturan yang efektif lonjakan volume kendaraan dapat menyebabkan kemacetan parah, meningkatkan risiko kecelakaan, dan menghambat distribusi logistik yang tidak kalah penting.

Oleh karena itu, pemerintah dan instansi terkait biasanya menerapkan berbagai strategi untuk mengelola arus lalu lintas selama periode ini.​ Salah satu strategi utama adalah penerapan rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah (one way) dan contra flow.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalur-jalur utama dan mempercepat pergerakan arus mudik. Selain itu, pembatasan operasional kendaraan berat selama periode mudik juga diterapkan untuk mengurangi kemacetan.

Pengaturan arus lalu lintas juga penting dalam memastikan perjalanan mudik aman dan mencegah tantangan-tantangan mudik seperti kemacetan, risiko kecelakaan, dan lain-lain.

Apa Dampaknya Jika Arus Mudik Tidak Diatur?

1. Kemacetan Parah

Tanpa pengaturan yang tepat peningkatan volume kendaraan dapat menyebabkan kemacetan panjang di jalur-jalur utama seperti yang sering terjadi di jalan tol Trans-Jawa dan Jalur Pantura.

Kemacetannya tidak hanya memperlambat perjalanan tetapi juga meningkatkan stres dan kelelahan bagi para pemudik. ​

2. Peningkatan Risiko Kecelakaan

Kepadatan lalu lintas yang tidak terkelola dengan baik dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Kondisi jalan yang macet sering kali memicu perilaku berkendara yang tidak sabar dan berbahaya seperti menyalip sembarangan atau kelelahan akibat perjalanan yang terlalu lama. ​

3. Gangguan Distribusi Logistik

Kemacetan yang terjadi selama arus mudik dapat menghambat distribusi barang dan jasa. Sistem pembatasan operasional kendaraan berat sering diterapkan untuk kelancaran arus mudik dan balik jika tidak diatur dengan baik dapat mengganggu pasokan barang penting ke berbagai daerah.

Baca Juga : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan kategori pegawai yang bekerja untuk pemerintah dengan dasar kontrak atau perjanjian kerja tertentu. Keberadaan PPPK ini diperkenalkan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pegawai di instansi pemerintah yang tidak dapat dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). PPPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Hal ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah dalam merekrut tenaga kerja untuk melaksanakan tugas tertentu.

Salah satu perbedaan utama antara PPPK dan PNS adalah status kepegawaian. PNS memiliki status sebagai pegawai tetap yang bekerja seumur hidup, sementara PPPK memiliki kontrak yang dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Oleh karena itu, PPPK lebih fleksibel dan dapat diangkat untuk mengisi posisi yang sifatnya tidak permanen, seperti tenaga ahli atau posisi yang memerlukan keterampilan khusus dalam jangka waktu tertentu.

Penerimaan PPPK dilakukan melalui proses seleksi yang cukup ketat dan transparan, mirip dengan rekrutmen PNS. Proses seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya tenaga profesional dan berkualitas yang dapat mengisi posisi-posisi tersebut. Seleksi PPPK melibatkan beberapa tahapan, mulai dari administrasi, ujian kompetensi, hingga wawancara, tergantung pada kebijakan yang berlaku di masing-masing instansi pemerintah. Oleh karena itu, peluang untuk menjadi PPPK cukup terbuka bagi masyarakat yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

Meskipun PPPK memiliki kontrak kerja yang lebih fleksibel, hak-hak yang diperoleh pegawai ini tidak jauh berbeda dengan PNS. PPPK berhak mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, ada beberapa perbedaan dalam hal pensiun, di mana PPPK tidak memiliki jaminan pensiun seperti yang dimiliki oleh PNS. Sebagai alternatif, pemerintah memberikan jaminan kesejahteraan melalui program jaminan sosial lainnya.

Salah satu tantangan bagi PPPK adalah ketidakpastian terkait masa kerja yang tidak tetap. Meskipun dapat diperpanjang, kontrak mahjong slot kerja yang bergantung pada kebijakan instansi pemerintah seringkali menciptakan rasa ketidakamanan bagi pegawai. Selain itu, masa kontrak yang terbatas sering kali menyulitkan mereka untuk merencanakan masa depan secara jangka panjang, terutama dalam hal kesejahteraan dan karier.

Namun, PPPK juga memberikan banyak keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya PPPK, pemerintah dapat lebih fleksibel dalam mengelola sumber daya manusia, serta mengoptimalkan tenaga ahli dan profesional yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program pemerintah. Selain itu, PPPK membuka peluang kerja bagi banyak orang yang memiliki keterampilan khusus, yang mungkin tidak dapat diterima sebagai PNS karena berbagai keterbatasan. Hal ini dapat memperkuat kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kinerja pemerintahan.

Baca Juga : Kepala OIKN Bakal Bagi-Bagi Lahan IKN Gratis, Menteri ATR/BPN Buka Suara

PT Pertamina (Persero) meyakinkan bahwa produk Bahan Bakar Minyak (BBM), termasuk Pertamax (RON 92) udah sesuai dengan standar spesifikasi tekhnis yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dirut Pertamina

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri meyakinkan produk BBM Pertamina udah lewat uji mutu secara berkala oleh Lemigas Kementerian ESDM RI dan hasilnya tunjukkan kualitasnya udah sesuai standar tekhnis yang ditetapkan.

“Sehubungan dengan mutu BBM yang saat ini berada di SPBU Pertamina, kita melakukan uji rutin bekerja serupa dengan Lemigas.

Bukan cuma karena ada kejadian ini, tetapi ini adalah satu kesibukan rutin yang dikerjakan oleh Lemigas kepada badan usaha hilir termasuk keliru satunya adalah Pertamina,” ujar Simon didalam Konferensi Pers dengan antara Kejaksaan Agung RI.

Pengujian Dilakukan Dengan Banyak Sampel

Simon mengungkapkan, Pertamina udah melakukan pengujian dengan Lemigas terhadap 75 sampel, termasuk di Terminal BBM Plumpang dan 33 SPBU yang tersebar di lokasi Jakarta, Depok, Bogor dan Tangerang Selatan.

Bahkan Pertamina termasuk melibatkan pihak independen yaitu PT Surveyor Indonesia dan PT TUV Rheinland Indonesia untuk turut menguji mutu BBM milik Pertamina. Nominal ini menjadi favorit banyak pemain karena cukup terjangkau, tetapi tetap memberikan peluang untuk menang besar raja zeus, termasuk jackpot.

“Dan hasil dari pengujian itu tunjukkan bahwa mutu produk BBM Pertamina hasilnya udah sesuai dengan standar spesifikasi tekhnis seperti yang dipersyaratkan Ditjen Migas ESDM,” tegas Simon.

Simon berpesan supaya masyarakat tidak harus khawatir dan khawatir karena produk yang berada di SPBU Pertamina memiliki kwalitas dan sesuai dengan standar spesifikasi teknis.

“Uji ini dapat kita melakukan konsisten menerus di seluruh lokasi Indonesia, dan pastinya kita termasuk tunjukkan kepada masyarakat bahwa uji ini dapat terbuka dan transparan. Masyarakat dapat turut dan juga untuk mengawasi,” imbuh Simon.

Di tempat yang serupa Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebutkan bahwa penyidikan yang dikerjakan Kejaksaan Agung berlangsung terhadap rentang saat 2018-2023, supaya tidak mengenai dengan produk Pertamax yang ada di pasaran saat ini.

Sanggahan Tentang BBM Yang Beredar Di Tahun Ini

“Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai. Dan, jika diamati dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang berkisar antara 21 hingga 23 hari, maka BBM yang dipasarkan terhadap th. 2018-2023 tidak ada kembali stok di didalam th. 2024.

BBM yang dipasarkan Pertamina sekarang adalah baik dan tidak mengenai dengan masalah yang sedang disidik,” ujar Burhanuddin. Jaksa Agung menambahkan, masyarakat supaya selamanya tenang dan tidak enteng terprovokasi oleh isu-isu yang belum pasti kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Masyarakat supaya selamanya tenang, memberi pertolongan terhadap Pertamina untuk konsisten bergerak ke arah yang lebih baik. Kami dapat konsisten menambahkan pertolongan kepada PT Pertamina didalam rangka mobilisasi tugas khususnya adalah ketersediaan BBM didalam menghadapi bulan suci Ramadan dan juga Idulfitri 1446 H,” imbuh Burhanuddin.

Baca Juga : Kepala OIKN Bakal Bagi-Bagi Lahan IKN Gratis, Menteri ATR/BPN Buka Suara

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen didalam menolong tujuan net zero emission 2060 dengan konsisten mendorong program-program yang berdampak langsung terhadap capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut bersamaan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini usaha dan operasi Pertamina.