Bkdtrenggalek - Berita Terkini Hari Ini, Kabar Akurat Terpercaya - Dengan menyajikan berita Terbaru, Terkini Indonesia seputar berita nasional

2025-03-29 | admin9

Menjelang Mudik, Kenali Pengaturan Arus Lalu Lintas dan Dampaknya

Mudik merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan oleh masyarakat Indonesia terutama menjelang Hari Raya Idulfitri. Ribuan hingga jutaan orang berbondong-bondong kembali ke kampung halaman untuk berkumpul dengan keluarga.

Selain itu, tradisinya menjadi bagian dari budaya masyarakat yang menunjukkan betapa slot77 pentingnya kebersamaan keluarga dalam perayaan hari besar. Namun, di balik antusiasme mudik terdapat berbagai tantangan.

Mulai dari tantangan seperti kemacetan, risiko kecelakaan, hingga kondisi cuaca yang tak menentu selama perjalanan. Agar mudik berjalan lancar dan aman pemerintah sendiri selalu melakukan berbagai persiapan menjelang masa mudik.

Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pengaturan arus lalu lintas di jalur-jalur utama mudik seperti jalan tol, jalur arteri, hingga jalan alternatif. Pemerintah juga menerapkan sistem rekayasa lalu lintas.

Kemudian pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para pemudik. Kepolisian, Dinas Perhubungan, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut serta dalam mengawasi arus mudik.

Adapun tidak jarang pemerintah juga menyediakan layanan mudik gratis menggunakan bus, kereta api, dan kapal laut untuk membantu masyarakat yang ingin pulang kampung namun memiliki keterbatasan biaya.

Program ini menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan di jalur-jalur utama serta meningkatkan keselamatan pemudik. Selain moda transportasi darat, pengamanan di jalur udara dan laut juga menjadi prioritas selama musim mudik.

Pentingnya Arus Lalu Lintas dan Dampaknya

Pengaturan arus lalu lintas selama musim mudik Lebaran di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan jutaan pemudik yang kembali ke kampung halaman.

Tanpa pengaturan yang efektif lonjakan volume kendaraan dapat menyebabkan kemacetan parah, meningkatkan risiko kecelakaan, dan menghambat distribusi logistik yang tidak kalah penting.

Oleh karena itu, pemerintah dan instansi terkait biasanya menerapkan berbagai strategi untuk mengelola arus lalu lintas selama periode ini. Salah satu strategi utama adalah penerapan rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah (one way) dan contra flow.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalur-jalur utama dan mempercepat pergerakan arus mudik. Selain itu, pembatasan operasional kendaraan berat selama periode mudik juga diterapkan untuk mengurangi kemacetan.

Pengaturan arus lalu lintas juga penting dalam memastikan perjalanan mudik aman dan mencegah tantangan-tantangan mudik seperti kemacetan, risiko kecelakaan, dan lain-lain.

Apa Dampaknya Jika Arus Mudik Tidak Diatur?

1. Kemacetan Parah

Tanpa pengaturan yang tepat peningkatan volume kendaraan dapat menyebabkan kemacetan panjang di jalur-jalur utama seperti yang sering terjadi di jalan tol Trans-Jawa dan Jalur Pantura.

Kemacetannya tidak hanya memperlambat perjalanan tetapi juga meningkatkan stres dan kelelahan bagi para pemudik.

2. Peningkatan Risiko Kecelakaan

Kepadatan lalu lintas yang tidak terkelola dengan baik dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Kondisi jalan yang macet sering kali memicu perilaku berkendara yang tidak sabar dan berbahaya seperti menyalip sembarangan atau kelelahan akibat perjalanan yang terlalu lama.

3. Gangguan Distribusi Logistik

Kemacetan yang terjadi selama arus mudik dapat menghambat distribusi barang dan jasa. Sistem pembatasan operasional kendaraan berat sering diterapkan untuk kelancaran arus mudik dan balik jika tidak diatur dengan baik dapat mengganggu pasokan barang penting ke berbagai daerah.

2025-03-23 | admin4

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan kategori pegawai yang bekerja untuk pemerintah dengan dasar kontrak atau perjanjian kerja tertentu. Keberadaan PPPK ini diperkenalkan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pegawai di instansi pemerintah yang tidak dapat dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). PPPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Hal ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah dalam merekrut tenaga kerja untuk melaksanakan tugas tertentu.

Salah satu perbedaan utama antara PPPK dan PNS adalah status kepegawaian. PNS memiliki status sebagai pegawai tetap yang bekerja seumur hidup, sementara PPPK memiliki kontrak yang dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Oleh karena itu, PPPK lebih fleksibel dan dapat diangkat untuk mengisi posisi yang sifatnya tidak permanen, seperti tenaga ahli atau posisi yang memerlukan keterampilan khusus dalam jangka waktu tertentu.

Penerimaan PPPK dilakukan melalui proses seleksi yang cukup ketat dan transparan, mirip dengan rekrutmen PNS. Proses seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya tenaga profesional dan berkualitas yang dapat mengisi posisi-posisi tersebut. Seleksi PPPK melibatkan beberapa tahapan, mulai dari administrasi, ujian kompetensi, hingga wawancara, tergantung pada kebijakan yang berlaku di masing-masing instansi pemerintah. Oleh karena itu, peluang untuk menjadi PPPK cukup terbuka bagi masyarakat yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

Meskipun PPPK memiliki kontrak kerja yang lebih fleksibel, hak-hak yang diperoleh pegawai ini tidak jauh berbeda dengan PNS. PPPK berhak mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, ada beberapa perbedaan dalam hal pensiun, di mana PPPK tidak memiliki jaminan pensiun seperti yang dimiliki oleh PNS. Sebagai alternatif, pemerintah memberikan jaminan kesejahteraan melalui program jaminan sosial lainnya.

Salah satu tantangan bagi PPPK adalah ketidakpastian terkait masa kerja yang tidak tetap. Meskipun dapat diperpanjang, kontrak kerja yang bergantung pada kebijakan instansi pemerintah seringkali menciptakan rasa ketidakamanan bagi pegawai. Selain itu, masa kontrak yang terbatas sering kali menyulitkan mereka untuk merencanakan masa depan secara jangka panjang, terutama dalam hal kesejahteraan dan karier.

Namun, PPPK juga memberikan banyak keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya PPPK, pemerintah dapat lebih fleksibel dalam mengelola mahjong slot sumber daya manusia, serta mengoptimalkan tenaga ahli dan profesional yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program pemerintah. Selain itu, PPPK membuka peluang kerja bagi banyak orang yang memiliki keterampilan khusus, yang mungkin tidak dapat diterima sebagai PNS karena berbagai keterbatasan. Hal ini dapat memperkuat kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kinerja pemerintahan.

2025-03-09 | admin2

Pertamax Sesuai Dengan Standar Ditjen Migas, Pertamina Buka Suara

PT Pertamina (Persero) meyakinkan bahwa produk Bahan Bakar Minyak (BBM), termasuk Pertamax (RON 92) udah sesuai dengan standar spesifikasi tekhnis yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dirut Pertamina

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri meyakinkan produk BBM Pertamina udah lewat uji mutu secara berkala oleh Lemigas Kementerian ESDM RI dan hasilnya tunjukkan kualitasnya udah sesuai standar tekhnis yang ditetapkan.

“Sehubungan dengan mutu BBM yang saat ini berada di SPBU Pertamina, kita melakukan uji rutin bekerja serupa dengan Lemigas.

Bukan cuma karena ada kejadian ini, tetapi ini adalah satu kesibukan rutin yang dikerjakan oleh Lemigas kepada badan usaha hilir termasuk keliru satunya adalah Pertamina,” ujar Simon didalam Konferensi Pers dengan antara Kejaksaan Agung RI.

Pengujian Dilakukan Dengan Banyak Sampel

Simon mengungkapkan, Pertamina udah melakukan pengujian dengan Lemigas terhadap 75 sampel, termasuk di Terminal BBM Plumpang dan 33 SPBU yang tersebar di lokasi Jakarta, Depok, Bogor dan Tangerang Selatan.

Bahkan Pertamina termasuk melibatkan pihak independen yaitu PT Surveyor Indonesia dan PT TUV Rheinland Indonesia untuk turut menguji mutu BBM milik Pertamina. Nominal ini menjadi favorit banyak pemain karena cukup terjangkau, tetapi tetap memberikan peluang untuk menang besar raja zeus, termasuk jackpot.

“Dan hasil dari pengujian itu tunjukkan bahwa mutu produk BBM Pertamina hasilnya udah sesuai dengan standar spesifikasi tekhnis seperti yang dipersyaratkan Ditjen Migas ESDM,” tegas Simon.

Simon berpesan supaya masyarakat tidak harus khawatir dan khawatir karena produk yang berada di SPBU Pertamina memiliki kwalitas dan sesuai dengan standar spesifikasi teknis.

“Uji ini dapat kita melakukan konsisten menerus di seluruh lokasi Indonesia, dan pastinya kita termasuk tunjukkan kepada masyarakat bahwa uji ini dapat terbuka dan transparan. Masyarakat dapat turut dan juga untuk mengawasi,” imbuh Simon.

Di tempat yang serupa Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebutkan bahwa penyidikan yang dikerjakan Kejaksaan Agung berlangsung terhadap rentang saat 2018-2023, supaya tidak mengenai dengan produk Pertamax yang ada di pasaran saat ini.

Sanggahan Tentang BBM Yang Beredar Di Tahun Ini

“Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai. Dan, jika diamati dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang berkisar antara 21 hingga 23 hari, maka BBM yang dipasarkan terhadap th. 2018-2023 tidak ada kembali stok di didalam th. 2024.

BBM yang dipasarkan Pertamina sekarang adalah baik dan tidak mengenai dengan masalah yang sedang disidik,” ujar Burhanuddin. Jaksa Agung menambahkan, masyarakat supaya selamanya tenang dan tidak enteng terprovokasi oleh isu-isu yang belum pasti kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Masyarakat supaya selamanya tenang, memberi pertolongan terhadap Pertamina untuk konsisten bergerak ke arah yang lebih baik. Kami dapat konsisten menambahkan pertolongan kepada PT Pertamina didalam rangka mobilisasi tugas khususnya adalah ketersediaan BBM didalam menghadapi bulan suci Ramadan dan juga Idulfitri 1446 H,” imbuh Burhanuddin.

Baca Juga : Kepala OIKN Bakal Bagi-Bagi Lahan IKN Gratis, Menteri ATR/BPN Buka Suara

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen didalam menolong tujuan net zero emission 2060 dengan konsisten mendorong program-program yang berdampak langsung terhadap capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut bersamaan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini usaha dan operasi Pertamina.

2025-02-23 | admin9

Kepala OIKN Bakal Bagi-Bagi Lahan IKN Gratis, Menteri ATR/BPN Buka Suara

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, memberikan tanggapan berkaitan agenda Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang berencana membagikan lahan IKN kepada negara lain.

Nusron menegaskan bahwa OIKN memiliki kewenangan untuk memberikan lahan IKN kepada pihak manapun.

“IKN itu kan sudah ada HPL, Gunakan Pengelolaan Lahan yang dilimpahkan dari Menteri ATR mewakili pemerintah Indonesia kepada Otoritas namanya OIKN sehingga penggunaan wilayah IKN ini ingin dibagikan kepada siapa itu segala murni kewenangan daripada Otoritas,” kata Nusron ketika dijumpai di kantornya, ditulis Minggu (23/2/2025).

Berdasarkan Nusron Wahid, pihaknya sudah menyerahkan Gunakan Pengelolaan Lahan (HPL) kepada OIKN, sehingga OIKN sekarang memiliki hak mengelola hak pakai atas lahan di IKN.

Lebih lanjut, Nusron https://www.braxtonatlakenorman.com/ menjelaskan bahwa pihak yang mendapatkan lahan hal yang demikian bisa mengajukan permohonan ke kantor BPN Penajam untuk memperoleh akta Gunakan Minta atau akta Gunakan Guna Bangunan.

“Nah nanti sesudah dilimpahkan, dia datang kepada BPN Penajam sana Berdasarkan pengesahan dalam wujud SHGB di atas HPL, atau Gunakan Minta di atas Pengelolaan HPL,” terang Nusron.

Penjelasan Kepala OIKN

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, buka bunyi soal kabar mengenai pemberian lahan cuma-cuma bagi negara negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum 2028.

Basuki menegaskan, kebijakan hal yang demikian ialah usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan dia, usulan pengajuan fasilitas lahan cuma-cuma kedutaan kepada Prabowo ini dilaksanakan untuk mempercepat ketidakhadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN. Cuma-cuma dengan agenda pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.

“Kecuali tegaskan bahwa bukan aku yang memutuskan. Kecuali sampaikan bahwa aku akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

Basuki menambahkan, dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028, maka mesti kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN.

“Untuk mendorong hal hal yang demikian, Otorita IKN sudah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound,” terang dia.

Kalau Sewa Tenant

Dia lahan cuma-cuma, Basuki mengutarakan, pajak pelaku usaha juga akan digratiskan selama dua tahun sebagai penyewa (tenant) properti di IKN.

“Telah ada yang berjiwa entrepreneur akan kami betul-betul bersuka cita kalau ada yang ingin masuk di sini (IKN). Telah yang di tenant ini, sementara ini satu dua tahun kami cuma-cuma-kan (pajaknya),” kata Basuki dikutip dari Antara, sebagian waktu lalu.

menyampaikan, ketika ini sebanyak 42 tenant sudah beroperasi di IKN, bagus di lantai dasar rusun atau apartemen ataupun di lantai dasar gedung Kementerian Koordinator, menawarkan beraneka layanan bagi pengunjung.

“Beroperasi 42 tenant bagus di lantai dasar Rusun atau apartemen ataupun di lantai dasar Kemenko,” ujar Basuki.

2025-01-30 | admin4

Berita Nasional Indonesia: Fokus pada Perekonomian dan Kebijakan Pemerintah

Indonesia saat ini menghadapi berbagai dinamika yang memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik negara. Di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi, pemerintah terus berupaya untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan serta isu-isu yang berkembang menjadi sorotan utama dalam berita nasional hari ini, Kamis 30 Januari 2025.

1. Pemulihan Ekonomi Indonesia dan Kebijakan Fiskal Tahun 2025

Salah satu topik utama yang mengemuka dalam berita nasional adalah pemulihan ekonomi Indonesia setelah dampak pandemi. Pemerintah Indonesia berencana untuk meluncurkan berbagai kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali, pemerintah berharap dapat terus memperkuat sektor-sektor utama seperti industri manufaktur, pariwisata, dan pertanian. Selain itu, investasi asing yang masuk ke Indonesia juga menjadi perhatian besar dalam mendukung ekonomi negara. Beberapa kebijakan terbaru yang difokuskan pada sektor digital dan energi hijau diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru.

2. Perkembangan Proyek Infrastruktur Nasional

Proyek-proyek infrastruktur besar yang digalakkan pemerintah terus berjalan, dengan beberapa proyek strategis seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan yang sudah memasuki tahap lanjutan. Salah satu proyek yang mendapatkan perhatian besar adalah pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang diharapkan dapat mempercepat konektivitas antar daerah.

Pemerintah juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan dalam setiap proyek infrastruktur, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Proyek-proyek ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan, meningkatkan efisiensi logistik, dan membuka peluang ekonomi baru di berbagai wilayah.

3. Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Isu Lingkungan

Isu lingkungan dan perubahan iklim tetap menjadi perhatian serius di Indonesia. Pemerintah terus berupaya mendorong kebijakan yang lebih ramah lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon, penghijauan lahan kritis, serta investasi dalam energi terbarukan.

Beberapa kebijakan seperti pengenaan cukai untuk barang-barang yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan mulai diberlakukan, dan pemerintah juga mendukung penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

4. Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pendidikan masih menjadi sektor yang memerlukan perhatian utama dalam kebijakan pemerintah. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, baik dari sisi infrastruktur sekolah hingga pelatihan keterampilan untuk generasi muda.

Pemerintah terus mendorong program-program vokasi yang akan membantu mempersiapkan tenaga kerja terampil yang dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja di berbagai sektor industri. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran juga semakin digalakkan guna memudahkan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil.

Berita nasional Indonesia pada Kamis, 30 Januari 2025, menyoroti sejumlah isu strategis yang sangat penting untuk kemajuan bangsa, termasuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi, kebijakan infrastruktur, dan perlindungan lingkungan. Seiring dengan itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia juga menjadi prioritas agar Indonesia bisa bersaing di tingkat global.

Mengingat berbagai tantangan dan peluang menang yang besar bermain di rajazeus sangat menguntungkan yang ada, harapan besar tertuju pada keberhasilan implementasi kebijakan yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat dan menciptakan Indonesia yang lebih maju.

Bkdtrenggalek – Berita Terkini Hari Ini, Kabar Akurat Terpercaya